TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK

ABSTRAK
ARNAZ DWIJAYANTO (B111 10 440 ), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak
Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak ( Studi
Kasus Nomor : 1157 / Pid.B / 2012 / PN. Mks ). Dibawah bimbingan H. M.
Imran Arief selaku pembimbing I dan Dara Indrawati selaku pembimbing
II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak
terhadap anak dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam
penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang
dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan perkara nomor : 1157 /
Pid.B / 2012 / PN. Mks.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya pada instansi
Pengadilan Negeri Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis
menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan
(Pengadilan Negeri Makassar) untuk mengumpulkan data dengan
wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana
oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh
anak terhadap anak sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan
perkara Nomor 1157/Pid.B/2012/PN.Mks dalam Pasal 81 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak menjelaskan unsur tindak pidana materiil mengingat sistem
pemidanaan dalam Undang-undang Perlindungan Anak menggunakan
pidana minimal dan maksimal. (II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh
anak terhadap anak dalam perkara Nomor 1157/Pid.B/2012/PN.Mks dalam
pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa,
terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81
ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman
yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai
pertimbangan hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bisa
lebih memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi perbuatan-perbuatan
yang melanggar hukum.