PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA


SAPUTRA, RISWAL (2012) PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK-HAK TERDAKWA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
riswalsapu-2835-1-12-riswa-5 cover1.jpg

Download (276kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
riswalsapu-2835-1-12-riswa-5 1-2.pdf

Download (516kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
riswalsapu-2835-1-12-riswa-5 dapus.pdf

Download (150kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
riswalsapu-2835-1-12-riswa-5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (755kB)

Abstract (Abstrak)

Riswal Saputra (P0902210025). Pelaksanaan Peradilan In
Absentia dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Relevansinya dengan
Hak-Hak Terdakwa, dibimbing oleh Muhadar dan Syukri Akub.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang
bagaimana pelaksanaan peradilan in absentia dalam perkara tindak
pidana korupsi dan relevansinya dengan hak-hak terdakwa, dan
menguraikan kelemahan-kelemahan yang dihadapi. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) dan
penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian yang dilakukan
adalah di Makassar. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Pelaksanaan peradilan In
absentia dalam perkara tindak pidana korupsi tidak melanggar hak-hak
terdakwa. Hal ini dikarenakan terdakwa telah diberikan kesempatan untuk
mengikuti setiap tahap dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai
dengan proses persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan hakhaknya. Padahal, terdapat tujuan yang mendesak terhadap penyelesaian
perkara yaitu untuk memulihkan kerugian negara. 2) Kelemahan yang
dihadapi dalam peradilan in absentia dimulai dari tahap penyidikan,
persidangan, bahkan proses eksekusi. Kelemahan-kelemahan tersebut
antara lain penyidik tidak bisa secara objektif dalam memeriksa tersangka,
tersangka tidak bisa memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi
sehingga untuk mendapatkan kebenaran materiil tidak optimal dan
kesulitan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian
negara

Item Type: Thesis (Thesis)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 11 Nov 2021 15:15
Last Modified: 11 Nov 2021 15:15
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/10440

Actions (login required)

View Item
View Item