Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penagihan Pajak dan Perlindungan Hukum bagi Penanggung Pajak

ABSTRAK
ALIMUDDIN, P 3600208534, Tinjauan Hukum Pelaksanaan Penagihan
Pajak dan Perlindungan Hukum bagi Penanggung Pajak, dibawah bimbingan
Muhammad Djafar Saidi, dan Ahmad Ruslan.
Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan
utang pajak dengan surat paksa dan surat perintah untuk melakukan
penyitaan, 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap penanggung pajak.
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, Populasi penelitian ini adalah
semua pejabat pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dan wajib
pajak/penanggung pajak di wilayah kerja KPP Pratama Makassar Selatan.
Sampel dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, untuk itu
dipilih 4 orang pejabat pajak KPP Pratama Makassar Selatan dan 30 orang
wajib pajak/penanggung pajak . Teknik pengumpulan data adalah dengan
penelitian data dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian
dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif yang disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian penunjukkan bahwa Implikasi dari pelaksanaan tersebut
bahwa KPP Pratama Makassar Selatan telah berhasil mencairkan utang
pajak melalui penagihan dengan surat paksa dalam kurun waktu tersebut di
atas sebesar Rp. 63.958.682.992 dan telah melakukan penyitaan sebanyak
15 kali dengan jumlah utang pajak sebesar Rp. 33.173.665.568. Bentukbentuk perlindungan hukum dalam bidang pajak yang sangat dirasakan oleh
wajib pajak/penanggung pajak antara lain dengan diberikannya kelonggaran
kepada wajib pajak/penanggung pajak untuk melakukan
angsuran/penundaan pembayaran utang pajak, melakukan pembetulan
ketetapan pajak dan adanya pengurangan/penghapusan sanksi administrasi
yang timbul dari utang pajak tersebut.