PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH TNI-AL DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

FIRMAN SETIADHI MAKMUR (B11107 612). Penanggulangan Tindak
Pidana Perikanan oleh TNI-AL (dibimbing oleh Muhadar dan
Kaisaruddin Kamaruddin).
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan memahami berbagai
faktor yang turut mempengaruhi terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah
zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEEI) Guna mengetahui sejauhmana
upaya TNI-AL dalam penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah
zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
Penelitian ini dilaksanakan Di Kota Makassar dan memilih instansi
Lantamal VI Kota Makassar dan Pusat Dokumentasi & Informasi Hukum
Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor yang mempengaruhi
terjadinya tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif
Indonesia (ZEEI) lebih didasari oleh faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat
dominan oleh karena di wilayah ZEEI banyak mengandung sumber daya
alam hayati dan non hayati yang berlimpah. Motivasi memperoleh
keuntungan besar dari segi bisnis mendorong untuk melanggar ketentuan
perundang-undangan di bidang perikanan di wilayah ZEEI. (2)
Penanggulangan tindak pidana perikanan di wilayah zona ekonomi eksklusif
Indonesia (ZEEI) oleh TNI-AL dilakukan dalam bentuk preventif dan represif.
Bentuk preventif mengarah kepada upaya pencegahan terhadap niat pihakpihak
tertentu untuk melakukan berbagai pelanggaran dilaut, seperti:
memfokuskan kehadiran unsur laut dan patrol udara maritim di perairan
perbatasan dan jalur –jalur strategik serta perairan rawan selektif.
Sedangkan, bentuk represif yaitu TNI-AL senantiasa menindak tegas pihakpihak
tertentu yang terbukti melakukan tindak pidana di laut sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku upaya ini dilakukan secara cepat untuk
menghindari timbulnya kerugian dan klaim dari pihak yang di
rugikan,konsisten dengan penerapan sanksi yang seimbang dan dengan
adanya efek penjeraan, serta profesional dengan tindakan aparat sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku.