TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ANDI BAU INGGIT AR, B 111 08 105, Tinjauan Yuridis Terhadap
Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba, dan (dibimbing oleh
Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing I dan Kasman Abdullah sebagai
Pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan
mekanisme pelaksanaan penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
Bulukumba, serta untuk mengetahui dan menjelaskan materi muatan
Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba sudah sesuai dengan peraturan
dasarnya.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif
dan empiris (socio_legalresearch) yaitu meneliti norma-norma hukum dan
pelaksanaan norma-norma tersebut dilapangan. Berlokasi di Kantor
Teknik DPRD Bulukumba dan Kantor Gubernur Prov. Sulsel, penarikan
sample yang digunakan adalah purpossive, data yang diperoleh dianalisis
dan disajikan secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Mekanisme pelaksanaan penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD
Bulukumba tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh
PP No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD
tentang Peraturan Tata Tertib DPRD yang menjadi peraturan dasarnya, yakni
waktu pemberlakuan Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba yang terlambat,
yakni sudah lebih dari 60 hari sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (2) PP No. 16
Tahun 2010, dan ayat (4) PP No. 16 Tahun 2010 bahwa sebelum Rancangan
Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba ditetapkan, terlebih dahulu
dikonsultasikan kepada Gubernur. Namun dari hasil penelitian penulis,
ternyata surat DPRD Bulukumba kepada Gubernur Cq. Biro Hukum & HAM
untuk berkonsultasi dengan gubernur tidak terdaftar dalam buku registrasi Biro
Hukum dan HAM Setda Prov. Sulsel. Dengan demikian Peraturan Tata Tertib
DPRD Bulukumba tidak memenuhi syarat formil Penyusunan Peraturan Tata
Tertib DPRD sebagaimana ketentuan yang diatur oleh PP No. 16 Tahun 2010.
2. Materi muatan Peraturan Tata Tertib DPRD Bulukumba No. 03/KPTS-DPRDBK/VII/2010
yang telah dianalisis dan ternyata belum sepenuhnya sesuai
dengan materi muatan PP No. 16/2010 yang merupakan peraturan dasarnya,
yaitu antara lain: soal kuorum; tugas dan wewenang DPRD yang mengalami
pengurangan dan penambahan; dan lain-lain. Saran dari penulis Peraturan
Tata Tertib DPRD Bulukumba yang ada sebaiknya segera disesuaikan
kembali dengan PP No. 16 Tahun 2010 dan dikonsultasikan kepada gubernur
terlebih dahulu sebelum ditetapkan.