TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS)

AMALIAH PUSVITASARI (B11108020). Tinjauan Yuridis Terhadap
Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat. (Studi
Kasus Putusan No.1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS). Dibimbing oleh
Muhadar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan
perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat sudah sesuai
dengan hukum yang berlaku atau tidak dan untuk mengetahui faktor
penghambat dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan Korban
pelanggaran HAM berat.
Penelitian ini dilakukan di Makassar yaitu pada Pengadilan Negeri
Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Selatan, penulis melakukan wawancara dengan 3 orang hakim di Pengadilan
Negeri Makassar dan Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan
HAM terkait dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini, serta berupa
data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur,
dokumen-dokumen, serta peraturan perudang-undangan yang berkaitan
dengan masalah tersebut. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan
dianalisis secara deskriptif.
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan
perlindungan terhadap saksi dan korban sudah sesuai dengan hukum yang
berlaku yakni Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua ketentuan perundang-undang
tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai suatu landasan didalam
pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, namun hal tersebut
perlu didukung dengan konsistensi serta koordinasi secara maksimal dan
menyeluruh oleh pihak-pihak yang terkait mengingat pemberian perlindungan
terhadap saksi dan korban tak mungkin lepas dari peran berbagai pihak
seperti aparat penegak hukum, pemangku kepentingan, dan lembaga yang
bersangkutan dalam hal ini yang dimaksud adalah LPSK sebagai pelaksana
undang-undang demi terciptanya sistem peradilan yang menjunjung tinggi
prosedur perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum peradilan di
Indonesia. Adapun faktor penghambat yang ditemui dalam pemberian
perlindungan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM Berat antara lain
adalah: (a) Koordinasi yang kurang maksimal, (b) Conflict of Interest, dan (c)
Jarak yang jauh antara tempat tinggal saksi dan korban dengan tempat
persidangan.