PENERAPAN ASAS LEX SYSTEMATISCHE SPECIALITEIT TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAAG VAN RECHTSVERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERBANKAN

ABSTRAK
ANDI ISWAN RANDIE POETRA (B 111 07 233), “Penerapan
Asas Lex Systematische Specialiteit terhadap Putusan Lepas dari
Segala Tuntutan Hukum (Ontslaag van Rechtsvervolging) dalam
Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perbankan (Studi Kasus Putusan
No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS)”. Dibimbing oleh: M. Syukri Akub selaku
Pembimbing 1 dan Abdul Azis selaku Pembimbing 2.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Asas Lex
Systematische Specialiteit dapat diterapkan terhadap putusan lepas dari
segala tuntutan hukum yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan No.
345/Pid.B/2008/PN.MKS serta untuk mengetahui sejauh mana para
praktisi hukum memahami asas Lex Systematische Specialiteit untuk
kemudian mereka terapkan, khususnya dalam perkara a quo.
Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum kota Makassar, yakni di
Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Selain mewawancarai hakim pada
Pengadilan Negeri Makassar, penulis juga mewawancarai pakar hukum
pidana melalui jejaring social dan dunia maya, yakni pakar Hukum Pidana
Internasional Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita.
Dalam Putusan No. 345/Pid.B/2008/PN.MKS ditemukan adanya
kekeliruan dalam penerapan aturan dan asas hukum oleh hakim
Pengadilan Negeri Makassar. Asas hukum yang dilanggar adalah asas
Lex Systematische Specialiteit. Asas Lex Systematische Specialiteit
mengisyaratkan bahwa apabila suatu perbuatan dapat dijerat dengan dua
undang-undang khusus (Lex Specialis), harus diperhatikan secara
seksama undang-undang mana yang bersifat lebih sistematis, yaitu di
mana ruang lingkup perbuatan tersebut dilakukan, siapa yang menjadi
subjek pelanggaran, serta apa yang menjadi objek pelanggaran tersebut.
Undang-undang yang bersifat sistematis itulah yang seharusnya
diterapkan. Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menerapkan asas
dan ketentuan tersebut sehingga pada akhirnya menjatuhkan putusan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslaag van rechtsvervolging)
terhadap terdakwa Darmawan Daraba dalam Putusan No.
345/Pid.B/2008/PN.MKS.