IMPLIKASI KONFLIK BERSENJATA ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA TERHADAP INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU NEGARA ANGGOTA ASEAN DITINJAU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK
A.M. Alvi Nareza Caesar Azhar, B 111 07 189, Implikasi Konflik
Bersenjata Antara Thailand dan Kamboja Terhadap Indonesia Sebagai Salah
Satu Negara Anggota ASEAN Ditinjau Menurut Hukum Internasional.
(Dibimbing oleh Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Birkah
Latif, S.H.,M.H. selaku pembimbing II).
Penelitian ini bertujuan untuk mampu mengetahui bagaimana pengaruh yang
ditimbulkan akibat konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja terhadap
Indonesia yang merupakan sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Selanjutnya
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa di
ASEAN yang melibatkan anggotanya dalam hal ini konflik bersenjata antara
Thailand dan Kamboja.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan
Library Research , dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan.
Data dilengkapi dengan data sekunder dari referensi-referensi (buku dan webside),
seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis
kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Luar Negeri RI
dan Perpustakaan Umum Ali Alatas, S.H.
Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. Pertama Pengaruh
dari konflik Thailand dan Kamboja yang telah memposisikan Indonesia sebagai
pihak garda terdepan yang turut aktif untuk menengahi dan memediasi konflik
bersenjata tersebut Kedua Penyelesaian sengketa diantara negara ASEAN
ditentukan dalam Treaty of Amity Cooperation (TAC), yaitu negoisasi langasung
antara para pihak, melalui high council, menyelesaikan sengketa dengan pasal 33
piagam PBB. Penyelesaian konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja
diselesaikan dengan jalur mediasi yang mana Indonesia hadir sebagai pihak yang
memediasi keduanya. upaya penyelesaian sengketa dalam konflik Thailand dan
Kamboja merupakan evolusi peranan dari ASEAN sebagai organisasi internasional
kawasan regional dan PBB sebagai induk organisasi internasional yang meliputi
kedua negara itu (Multitrack).