KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

NI LUH PUTU EKA RUSMAYANTI. Kedudukan Anak Angkat di Dalam
Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali (dibimbing oleh Aminuddin
Salle dan Luh Putu Sudini).
Penelitian ini dilakukan untuk : (1) mengetahui dan memahami
efektivitas pelaksanaan pengangkatan anak agar sah berdasarkan hukum
waris adat Bali, (2) untuk mengetahui dan memahami akibat hukum
pengangkatan anak terhadap harta warisan orang tua kandung dan orang
tua angkat berdasarkan hukum adat waris Bali.
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta
Selatan, Kabupaten Badung. Sampel dalam penelitian ini adalah orang
tua angkat yang pernah memberikan warisan dan anak angkat yang
pernah menerima warisan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara,
dokumentasi dan studi kepustakaaan. Data yang diperoleh kemudian
dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian : (1) Efektivitas pengangkatan anak menurut hukum
adat Bali sesuai dengan ketentuan tertulis yang disebut awig-awig. Dalam
awig-awig inilah mengatur tentang keabsahan pengangkatan anak,
syarat-syaratnya harus terpenuhi seperti upacara meperas dan siar. (2)
Pewarisan terhadap seorang anak angkat akan beralih dari orang tua
kandungnya ke orang tua angkatnya pada saat di adakan upacara
Meperas. Kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya berhak
mewaris sebagai ahli waris layaknya anak kandung. Anak angkat tersebut
tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya
karena hubungan kekeluargaannya telah terputus pada saat di adakan
upacara pemerasan.
Kata kunci : anak angkat, pewarisan, hukum adat Bali.