Path: Top >> Disertasi

EUTHANASIA TINJAUAN POLITIK HUKUM PIDANA INDONESIA

Euthanasia a Political Overview of Indonesian Criminal Law

2013
Disertasi/PhD Theses from / 2016-01-06 09:11:57
Oleh : RIDJAL JUNAIDI KOTTA
Dibuat : 2016-01-06, dengan 0 file

Keyword : Euthanasia,Politik Hukum Pidana,hukum Islam,geen straf zonder schuld,HAM

RIDJAL JUNAIDI KOTTA. Euthanasia Tinjauan Politik Hukum Pidana Indonesia ( dibimbing oleh Aswanto, Muhadar, dan M. Arfin Hamid )Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui alasan-alasan euthanasia dilarang di Indonesia, (2) Mengetahui perkembangan hukum pidana di beberapa Negara terhadap euthanasia, serta (3) Menelaah berbagai konsep yang melahirkan pemahaman baru terhadap euthanasia sekaligus dapat digunakan dalam praktik hukum pidana di Indonesia.Penelitian ini diadakan di Jakarta dan Yokyakarta. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), sedangkan Tipe penelitian hukumnya adalah kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif. Jumlah Nara Sumber dalam penelitian ini adalah 13 orang yang mewakili 11 Lembaga (3 Kedubes, 3 Kementerian, 3 Lembaga Keagamaan, 1 Rumah Sakit dan 1 Pengadilan Negeri). Hasil penelitian menunjukan bahwa Alasan dilarangnya euthanasia di Indonesia antara lain bahwa dalam ajaran agama islam euthanasia masuk kategori Jarimah karena bertentangan dengan Fiqh Jinayah dan tidak masuk kategori penghilangan nyawa yang dibolehkan, Secara medik euthanasia bertentangan dengan sumpah dan kode etik kedokteran Indonesia yang mewajibkan setiap dokter senantiasa melindungi hidup makhluk insane, Demikian pula dengan hukum pidana Indonesia bahwa euthanasia adalah tindak pidana karena kesesuaiannya unsurnya dengan unsur Pasal 344 KUHP. Perkembangan hukum pidana terhadap euthanasia ditandai dengan pemberlakukan hukum euthanasia di Negara Bagian Oregon (USA), Belanda, dan Belgia. Pada dasarnya di ketiga negara itu, euthanasia bukanlah tindak pidana selama sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan UU. Konsep baru terhadap euthanasia dalam kepentingan politik hukum pidana indonesia yaitu euthanasia harus dikembalikan pada makna sejatinya, untuk pemaknaan lain dari euthanasia dinamakan Pseudo-Euthanasia yang dalam konkritnya disebut dengan letting die atau with drawing life supports. Pseudo-euthanasia dalam hukum Islam, dibolehkan dengan kaidah Maslahah-Mursalah, untuk medik dibolehkan karena sesuai dengan prinsip “informed refusal” dan “principle of beneficence”. untuk HAM, konsep tersebut dibolehkan sebagaimana diatur dalam deklarasi Lisbon (the right to patient) yang diilhami dari “The right to self determination” , Untuk hukum pidana, hal tersebut dapat digunakan dengan penerapan konsep geen straf zonder schuld, dimana pertanggungjawaban pidana dititik beratkan pada ”liability based on fault” namun dalam hal ini, kesalahan dimaksud adalah berkaitan dengan kesalahan normatif.

Deskripsi Alternatif :

RIDJAL JUNAIDI KOTTA. Euthanasia a Political Overview of Indonesian Criminal Law ( under supervised by Aswanto, Muhadar, and M. Arfin Hamid)This research is aimed to (1) know the reasons that euthanasia is forbidden in Indonesia, (2) Know the develop the criminal Law in some countries to the euthanasia, (3) analysis many concept that delivered the new knowledge to the euthanasia that can be use in the practice of criminal law in Indonesia.The location of this researcj are in Jakarta and Yokyakarta. By using Conceptual Approach, while type is qualitative norm in using descriptive approach. A number of respondent in this research are 13 peoples whic reperesnted 11 institutions (3 embassies, 3 ministrys, 3 religic institution, 1 hospital and 1 Fisrt court). The result have shown that the reason to forbid the euthanasia in Indonesia are because, under the Islamic scholars, euthanasia is categorized as Jarimah which is against to the Fiqh Jinayah and not under the caused of death that allowed it. In medical euthanasia is against with the words and ethical code of medical Indonesia which is obliged all the doctor to protect all human being alive. While under the criminal law in Indonesia that, is a criminal act under penal code of articles 344 KUHP. The developed of criminal law to euthanasia was signing with the existed law of euthanasia in State of Oregon (USA), Netherland, and Belgium. Basicly in those three countries, euthanasia is not a criminal law as long meet the mechanism and procedure that determined by the law.The new concept of euthanasia in the interest of political and Criminal Law in Indonesia is euthanasia must be back to the real meaning, for another meaninig of euthanasia is caleed Pseudo-Euthanasia wich is in concrete called letting die or with drawing life supports. Pseudo-euthanasia under in Islamic Law, it allowed by the Maslahah-Mursalah, for medic is allowed since along with the principle of “informed refusal” and “principle of beneficence”. For Human Rights, it allowed as mentioned under Lisbon declaration (the right to patient) which is inspired from “The right to self determination” ,For Criminal Law, it also can be allowed by implement the concept of geen straf zonder schuld, where is emphasizing on ”liability based on fault” but in this case, the fault meaning if it is connecting with the normative fault.

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Print ...

Kontributor...


  • Editor: Zohra