Path: Top >> Disertasi

TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KARYA

THE CORPORATERESPONSIBILITY FOR ENVIRONMENTAL CRIME COMMITTED DUE TO THE IMPLEMENTATION OF WORKCONTRACT

2015
Disertasi/PhD Theses from / 2015-12-21 10:23:07
Oleh : Olga Anatje Pangkerego
Dibuat : 2015-12-21, dengan 0 file

Keyword : Tanggung jawab korporasi, lingkungan hidup, kontrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pelaksanaan kontrak karya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan penegakan hukum pidana lingkungan hidup menurut UU PPLH Tahun 2009.Tipe penelitian adalah penelitian hukum normative dan empirik, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komperatif dan empirik. Penelitian ini dilakukan di Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan tekhnik statistik deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah tanggung jawab administrasi terutama izin lingkungan dan audit lingkungan serta sanksi administrasi. Tanggung jawab perdata untuk membayar ganti rugi dan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Tanggung jawab pidana yakni tindakan tata tertib sebagai pidana tambahan dan pidana penjara serta denda sebagai pidana pokok diperberat dengan sepertiganya. Pelaksanaan kontrak karya melalui kuasa pertambangan menempatkan kedudukan pemerintah sejajar dengan korporasi berdasarkan hubungan kontraktual. Legalitas pengusahaan bahan galian bersifat sentralistik sehingga kurang mengakomodir peran pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pelaksanaan kontrak karya melalui izin usaha pertambangan belum dilaksanakan oleh korporasi sesuai ketentuan yang berlaku terutama pembayaran pajak, iuran-iuran dan retrebusi belum maksimal dan tidak mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat. Penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya terakhir hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH Tahun 2009. Penegakan hukum pidana lingkungan sebagai upaya pertama apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup atau ada dugaan kuat terjadi tindak pidana formil lainnya. Penegakan hukum pidana lingkungan secara terpadu merupakan wujud nyata asas keterpaduan agar memadukan berbagai unsur dalam penegakan hukum dan mensinergikan berbagai peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup.

Deskripsi Alternatif :

The study aims to investigate the corporate responsibility for environmental pollution and destruction due to the implementaion of work contract of mining concession and mining business permit and the enforcement of criminal law in relation to UU PPLH of 2009.This is a normative and empirical legal study with legislation, conceptual, comparative, and empirical approach conducted in North Sulawesi. The data were collected by means of questionnaire distribution, interview, and documentary study and were qualitatively and quantitatively analysed with descriptive statistical measure.The study indicates that the corporate responsibility for the environmental pollution and destruction is administrative accountability particulaly environmental permit and environmental auditing as well as administrative sanction. Civil responsibility is to compensate the losses and to recover the environmental functions. The crime responsibility that is additional crime of disciplinary action and imprisonment and fine as the primary crime exacerbated with third of the punishment; the implementation of the work contract through the concession and mining permit sets the government in equal position with the corporation based on the contract therefore the legality of the business implementation of mineral mining is centralistic reducing the regional government’s and community’s function. The implementation of the work contract through the mining business permit has not been fully implemented based on thecurrent rules and regulation, and the impleni—^ * «—environment a. the final mart.on^appta^^^SMS stipulated in Article 100 of UU PPLH of iow.—rrre-enrorcernenr-ot— environmental criminal law is the first action when pollution does occur as a formal crime action.
Keywords: corporate responsibility, environment, work contract

Beri Komentar ?#(0) | Bookmark

Print ...

Kontributor...


  • Editor: Perpustakaan