Hasanuddin University

Filter by: Subject

DSpace/Manakin Repository

Filter by: Subject

"Keberagaman Komunitas Lokal dan Pendatang: Kasus Komunitas Pesisir (1)
"Sidaguri root, Entercoccus faecalis, Actinomyces spp, minimum inhibitory concentration" (1)
'The Local Regulation, Mangrove Forest, Tongke-Tongke, Sinjai (1)
(1) secara de facto rumah terapung milik masyarakat nelayan Danau Tempe menunjukkan suatu konsepsi penguasaan wilayah perairan Danau Tempe yang ditandai dengan pola bermukim secara berkelompok (settlement groups) akan tetapi tidak adanya regulasi atau kebijakan pemerintah daerah setempat secara khusus mengatur mengenai pola penguasaan wilayah perairan Danau Tempe baik berupa perizinan secara administratif maupun penataan rumah terapung atas penguasaan wilayah perairan Danau Tempe; (1)
(1) Penerapan hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kabupaten pangkep yaitu penerapan hukum konsinyasi sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012 akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif , (2)faktor yang menyebabkan sehingga terjadi konsinyasi yaitu nilai ganti rugi yang tidak merata, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, kurangnya sosialisasi mengenai Pengadaan tanah dan tidak adanya pengajuan keberatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri. (1)
(2) Dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, Hakim memiliki banyak pertimbangan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan menjalani pidana tindakan selama 6 (enam) bulan di LPKS Panti Marsudi Toddopuli Makassar dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah). (1)
(2) Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Wajo tahun 2012-2023 yang mengatur tentang zonasi, tidak ada penetapan zonasi khusus mengenai pola penguasaan wilayah perairan Danau Tempe terhadap rumah terapung masyarakat nelayan setempat sehingga diperlukannya suatu konsep hukum yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat nelayan berupa alas hak dalam penguasaan perairan tersebut yakni Hak Penguasan atas Air (HPA). (1)
(2) Implikasi hukum konsinyasi dalam pengadaan tanah di Kabupaten Pangkep adalah: Pertamapelepasan hak atas tanah; kedua kesenjangan dengan tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan unuk kepentingan umum;ketiga pemaksaan pelepasan hak pada pihaktertentu. (1)
(Corporate Social Responsibility /CSR) Oleh Energy Equity Epic (1)
(E)-p-coumaric acid, (E)-beta-(p-methoxyphenyl)acrylic anhydride, dimethyl sulfate, methylation, sodium hidroxyde catalist (2)

Search Repository


Browse

My Account