AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS : PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR)

Abstract

Menurut Ombudsman realitas pelaksanaan fungsi pelayanan di bidang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rawan terjadi mal administrasi. mal administrasi itu dapat berupa pelayanan yang berlarut-larut, mempersulit atau diskriminasi pelayanan terhadap publik, dan tarif biaya perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dicantumkan di papan pengumuman adalah tarif lama. Selain itu, Hasil penelitian yang dilakukan Pusat studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Gadjah Mada pada tahun 2001 menunjukkan bahwa akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik di Sulawesi Selatan masih buruk. Komitmen aparat untuk akuntabel terhadap masyarakat yang dilayani lemah dikarenakan pemberian pelayanan seringkali masih menggunakan standar nilai atau norma secara sepihak. Hal ini menunjukkan belum termanifestasikannya pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya dalam hal akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti akuntabilitas pelayanan publik yang terjadi pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makassar.

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk untuk mendeskripsikan Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Makassar. Unit analisis penelitian ini adalah Organisasi yaitu Kantor Pelayanan Admnistrasi Perizinan Kota Makassar dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar, menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap informan atau narasumber baik secara lisan maupun wawancara terstruktur, observasi pada lokasi penelitian dan juga berdasarkan dokumen berupa literatur, dokumen, tabel, karya tulis ilmiah yang tersedia pada lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makassar belum akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang berdasarkan pada acuan pelayanan, solusi pelayanan dan prioritas pemenuhan kepentingan pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan. Oleh karena itu, perlu kiranya pemerintah meningkatkan transparansi dan akuntabel dalam pelayanan terutama pada biaya pelayanan dan lamanya proses pelayanan yang dikeluhkan masyarakat pengguna jasa