Hasanuddin University

ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author -, ANDI NURUL ASMI
dc.date.accessioned 2018-02-13T07:21:10Z
dc.date.available 2018-02-13T07:21:10Z
dc.date.issued 2018-02-13
dc.identifier.uri http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/26999
dc.description.abstract ABSTRAK ANDI NURUL ASMI (B111 14 106), Analisis Normatif Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, dibawah bimbingan Bapak Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku Pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dan implementasi hukum dari pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Makassar khususnya di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan referensi-referensi yang terkait dengan rumusan masalah.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik Djoko Susilo dan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik Lutfhi Hasan Ishaaq telah terjadi kesewenang – wenangan, karena hakim tidak membatasi pencabutan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu seperti yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP. Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik adalah salah satu dari HAM, mencabut, menghilangkan atau meniadakan hak warga negara secara utuh meskipun melalui vonis hakim adalah salah satu pelanggaran HAM. Selain itu, mengingat jenisnya sebagai pidana tambahan, maka penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih bersifat fakultatif artinya, hakim bebas menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana tersebut. Adapun parameter yang digunakan hakim untuk menentukan perlu atau tidaknya penjatuhan pidana pencabutan hak memilih dan dipilih adalah melihat porsi atau kedudukan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, sifat kejahatan yang dilakukan, serta besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. (2) Pasca keluarnya tiga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU/V/2007, Nomor 4/PUU/VII/2009, dan 42/PUU-XI II/2015, hak memilih dan dipilih mantan narapidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih dalam undang – undang terkait yang diujikan , menghasilkan implikasi hukum bahwa seorang mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman dan membuktikan kelakuan baiknya berdasarkan persyaratan yang ditentukan tidak berhak diberikan hukuman lagi. Akan tetapi apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa seorang itu dihukum dengan pencabutan hak memilih dan dipilihnya, maka dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka akibat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum karena berkaitan dengan pemenuhan hak – hak konstitusionalnya warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang – Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum tertinggi Negara Indonesia en_US
dc.relation.ispartofseries -;
dc.subject - en_US
dc.title ANALISIS NORMATIF TERHADAP PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI en_US
dc.type Thesis en_US
dc.UNHAS.email - en_US
dc.UNHAS.Fakultas FAKULTAS HUKUM en_US
dc.UNHAS.Prodi DEPARTEMEN HUKUM PIDANA en_US
dc.UNHAS.idno B111 14 106 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account