Hasanuddin University

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BARRU

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author RISKA, DWI NINDIA
dc.date.accessioned 2017-05-19T01:00:44Z
dc.date.available 2017-05-19T01:00:44Z
dc.date.issued 2017-05-19
dc.identifier.uri http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24189
dc.description 2017 en_US
dc.description.abstract ABSTRAK DWI NINDIA RISKA B 121 12 146 TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BARRU. (Dibawa Bimbingan Bapak ACHMAD RUSLAN sebagai Pembimbing I dan Bapak ZULKIFLI ASPAN sebagai Pembimbing II). Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk mengelolah sumberdaya diwilayah laut. Kabupaten Barru sebagai pemegang otoritas untuk mengelolah sumber daya alam ini dituntut untuk perencanaan yang matang sehingga potensi ini dapat termanfaatkan. Karena kekayaan sumber daya alam dari sektor perikanan dan kelautan ini telah menjadi primadona. Namun ada permasalahan yang sering terjadi dalam hal tersebut yakni kurangnya pengetahuan bahkan kesadaran warga dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan di Kabupaten Barru ini dibuktikan dari pelanggaran-pelanggaran dalam sektor tersebut, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (troll, bom, dan obat bius), dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Ini merupakan pekerjaan rumah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sehingga perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius demi pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk melihat pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kelautan dan perikanan. Serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Barru. Hasil penelitian dalam analisis permasalahan ini yaitu Keberadaan perda Nomor 5 tahun 2008 merupakan sebuah legitimasi yuridis pendelegasian tugas dan fungsi dinas perikanan dan kelautan. Maka dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Barru sudah terlaksana dan optimal. Baik dalam hal sosialisasi pemanfaatan dan penyusunan program sudah berjalan dengan lancar, mekanisme pelaksanaan atau pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan pemerintah Kabupaten Barru telah di delegasikan kepihak dinas perikanan dan kelautan kab. Barru sebagai penanggung jawab. Dari fakta yang didapatkan dilapangan bahwa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan perda tersebut adalah masyarakat itu sendiri dimana masih maraknya pelanggaran yang terjadi dalam mengelolah sumberdaya tersebut dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hal itu. en_US
dc.description.sponsorship - en_US
dc.relation.ispartofseries -;
dc.subject HUKUM PELAKSANAAN en_US
dc.subject DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN en_US
dc.title TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BARRU en_US
dc.type Thesis en_US
dc.UNHAS.email - en_US
dc.UNHAS.Fakultas HUKUM en_US
dc.UNHAS.Prodi HUKUM ADMINISTRASI NEGARA en_US
dc.UNHAS.idno B 121 12 146 en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account